Penulis: Eko Purnomo
Pembimbing: Dr. Yitno Puguh Martomo, S.Sos., M.Si
Program Studi: Ilmu Administrasi Negara
Tahun: 2021
Kebijakan Pemerintah Kota untuk mengatasi PKL, dengan peraturan yang sudah ada diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang indah, tertib dan teratur. Permasalahan dalam penelitian ini mencakup: (1) bagaimana kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL di Laweyan, (2) sejauhmana kebijakan Pemkot Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan PKL. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL di Laweyan, (2) untuk mengetahui sejauhmana kebijakan Pemkot Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan PKL.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Laweyan, Dinas Perdagangan bidang Pengelola PKL dan Satpol PP Kota Surakarta. Fokus penelitian ini adalah kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL di Laweyan, sejauhmana kebijakan Pemkot Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan PKL. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah PKL di Laweyan, petugas Dinas Perdagangan bagian Pengelola PKL, petugas Satpol PP Kota Surakarta.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah menjamurnya masalah PKL, Pemkot Surakarta mengeluarkan Perda Nomor 3
Tahun 2008. Dalam pelaksanaannya, Perda tersebut dibantu oleh adanya Perwali Nomor 17B Tahun 2012 dan juga SK Walikota Nomor 510 Tahun 2012. Kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Surakarta melakukan pemberdayaan kepada PKL dalam bentuk pemberian bantuan gerobak, bantuan modal, penyuluhan dan juga bantuan gerobak dan payungnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan PKL. Penataan yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta kepada PKl berupa shelterisasi, yaitu para pedagang dibuatkan shelter oleh Pemkot untuk berdagang, relokasi yaitu pedagang dipindah tempat berjualannya dan juga pembatasan jam berjualan oleh Pemkot. Pendapatan PKL naik 30% dengan adanya relokasi, dengan shelterisasi pendapatan PKL naik sekitar 25% dan pembatasan jam berjualan meningkatkan pendapatan PKL 30-40% dari pendapatan semula. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot dalam upaya
penataan PKL bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL.
Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) PKL bekerjasama dengan pihak pengelola parkir, agar bisa menata parkir dengan baik sehingga tidak mengganggu ketertiban jalan, jalan terlihat rapi dan indah, (2) Pemkot dapat melakukan penataan dengan menggunakan tenda konck down (bongkar pasang) dan gerobak dorong untuk PKL.
Kata Kunci : Kebijakan, menata, PKL
| Jenis File | Akses | Aksi |
|---|---|---|
| Abstrak | Publik | Lihat File |
| Daftar Isi | Publik | Lihat File |
| BAB 1 - 4 | User Login | Login untuk mengakses |
| BAB 5 | Publik | Lihat File |
| Full Text | User Login | Login untuk mengakses |